Catatan Kritis 1 Tahun Perjalanan Program Makan Bergizi Gratis

Kebijakan yang memakan anggaran jumbo sudah seharusnya memiliki mekanisme pengawasan independen yang layak. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis laporan evaluasi satu tahun proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Persoalan utama yang ditemukan adalah ketiadaan evaluasi kebijakan yang kredibel dan berbasis data. Klaim keberhasilan pemerintah yang mencapai 99,99 persen dianggap berisiko menyesatkan publik. Angka administratif tersebut dinilai bukan ukuran dampak nyata dari kebijakan gizi.

Studi ini menggunakan metodologi campuran yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Gambaran komprehensif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan. Hasilnya mengungkapkan bahwa status gizi anak belum berhasil ditingkatkan secara signifikan. Beban ekonomi rumah tangga juga tidak berkurang secara nyata setelah satu tahun berjalan. Program ini justru terlihat seperti etalase angka tanpa isi nutrisi yang memadai.

Analogi sederhana dapat dilihat pada sebuah restoran besar yang membanggakan jumlah piring keluarannya. Namun, pemilik restoran tersebut lupa menanyakan apakah para tamu merasa kenyang atau sehat. Fokus pada kuantitas porsi sering kali mengabaikan kualitas nutrisi yang seharusnya diterima anak-anak. Jika pola ini terus berlanjut, masa depan kesehatan generasi muda menjadi taruhannya. Kebijakan ini membutuhkan koreksi total sebelum menjadi sebuah skandal fiskal di masa depan.

Daftar Isi

Dilema Ekonomi Keluarga dan Aspirasi Tersembunyi Masyarakat

Mayoritas responden atau sekitar 65% menyatakan MBG tidak meringankan beban ekonomi keluarga. Temuan lapangan menunjukkan bahwa 73% masyarakat sebenarnya lebih memilih bantuan langsung tunai. Masyarakat merasa fleksibilitas ekonomi lebih dibutuhkan daripada paket makanan yang sudah ditentukan. Dari sisi dampak efektif, MBG tidak membuat anak lebih fokus atau rajin belajar. Orang tua juga melaporkan tidak adanya kenaikan berat badan anak yang signifikan.

Evaluasi total terhadap sistem yang berjalan menjadi sebuah keharusan yang mendesak. Sistem penyelenggaraan MBG dinilai masih sangat eksklusif, koruptif, dan tidak transparan. Mekanisme audit yang ketat belum terlihat mendampingi anggaran senilai ratusan triliun rupiah. Anggaran tersebut dipandang lebih bermanfaat jika digunakan untuk pemulihan bencana alam. Transparansi fiskal menjadi kunci agar dana rakyat tidak terbuang sia-sia.

Paradoks ekonomi muncul ketika pekerjaan baru justru menggantikan lapangan kerja yang sudah ada. Stimulus lapangan kerja yang berkualitas belum tercipta secara optimal melalui program ini. Selain itu, terdapat ancaman nyata terhadap 747 jenis pangan lokal nusantara. Pendekatan penyeragaman pangan nasional berpotensi meningkatkan kerentanan pangan di berbagai daerah. Pangan lokal yang segar seharusnya menjadi standar menu nasional yang utama.

Menimbang Pengorbanan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Penggunaan dana pendidikan dan kesehatan untuk MBG memicu kekhawatiran yang sangat mendalam. Peneliti CELIOS mengungkapkan bahwa anggaran kesehatan sebesar Rp24,7 triliun telah terganggu. Hal ini menghilangkan peluang investasi pencegahan stunting yang lebih efektif di masa depan. Investasi masa depan yang hilang diperkirakan bisa mencapai angka Rp404 triliun. Predatorisme anggaran ini juga mengancam kesejahteraan guru honorer dan beasiswa mahasiswa.

Kondisi tenaga kerja di lapangan, khususnya ahli gizi, juga sangat memprihatinkan. Survei menunjukkan 4 dari 5 ahli gizi bekerja lebih dari 8 jam sehari. Fenomena kerja berlebih ini menghambat kualitas pengawasan gizi yang memadai bagi anak-anak. Hak dan kualitas kerja pekerja di unit pelayanan harus segera dijamin pemerintah. Penindasan pekerja demi mengejar angka cakupan program adalah sebuah ironi besar.

Realokasi anggaran kembali ke program yang lebih berdampak adalah langkah yang rasional. Dana pendidikan harus dikembalikan ke sektor pendidikan untuk menjamin stabilitas program beasiswa. Moratorium dan audit total disarankan untuk menghentikan ekspansi sistem yang masih kacau. Evaluasi harus dilakukan sekarang sebelum dampak buruk yang lebih luas terlanjur terjadi. Tanpa audit terbuka, MBG hanya akan menjadi autopsi kebijakan yang terlambat.

Langkah Radikal Menuju Reformasi Pangan yang Inklusif

Reformasi program MBG memerlukan sepuluh langkah radikal agar tepat sasaran dan berkeadilan. Standar menu nasional wajib berbasis pangan lokal yang segar dan kandungan gizi cukup. Penggunaan ultra-processed food harus dihentikan demi kesehatan jangka panjang para penerima manfaat. Model dapur besar perlu dihapus dan diganti dengan dapur berbasis sekolah lokal. Desentralisasi sistem akan melibatkan UMKM lokal secara lebih bermakna dan berdaya.

Transformasi program disarankan melalui dua skema utama yang lebih fleksibel bagi warga. Skema pertama adalah pemberian makanan langsung dan beasiswa untuk wilayah prioritas stunting. Skema kedua berupa voucer nutrisi atau bantuan tunai disertai pelatihan gizi keluarga. Pimpinan yang gagal harus diganti dengan profesional independen berbasis merit dan keahlian. Pembentukan Satgas Reformasi 100 hari dibutuhkan untuk menyeleksi ulang seluruh kontraktor pelaksana.

Membangun sistem yang berkelanjutan membutuhkan integrasi pengawasan lintas lembaga yang sangat solid. Dashboard digital publik harus tersedia agar masyarakat bisa memantau aliran dana tersebut. Anggaran Rp335 triliun untuk tahun depan jangan sampai berakhir menjadi skandal fiskal. Komitmen terhadap fiscal justice dan climate justice harus menjadi napas dalam kebijakan ini. Setiap butir nasi yang diberikan adalah tanggung jawab moral negara kepada rakyatnya.

Perjalanan satu tahun ini merupakan cermin bagi pemerintah untuk segera berbenah diri. Mari kita kawal agar program ini benar-benar memberikan nutrisi, bukan sekadar janji-janji manis. Masa depan anak bangsa terlalu berharga untuk dipertaruhkan dalam eksperimen kebijakan tanpa audit. Suarakan reformasi total agar makan benar-benar bergizi dan anggaran benar-benar bermanfaat. Perubahan dimulai dari keberanian untuk mengakui kekurangan dan melakukan perbaikan demi keadilan sosial.